REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mencatat belanja negara sepanjang 2024 tumbuh 7,6 persen menjadi Rp 3.359,8 triliun. Di tengah tekanan global dan transisi pemerintahan, APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai kondisi ekonomi sepanjang 2024 tidak mudah, seiring meningkatnya tekanan dari luar negeri.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” kata Bendahara Negara itu dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Di tengah gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga dampak El Nino, APBN dipastikan tetap bekerja. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, khususnya pada sektor pangan dan energi.
“APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial,” ujarnya.
Selain itu, APBN turut menopang agenda besar dalam negeri, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan baru. Dukungan solid dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan turut memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan target pembangunan yang optimal serta pelaksanaan transisi pemerintahan secara efektif.
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen, dengan inflasi yang sangat terkendali di angka 1,6 persen—jauh di bawah asumsi 2,8 persen dalam APBN 2024. Program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap berjalan dan menunjukkan hasil konkret.
Kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga tersisa 0,83 persen. Sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 4,91 persen.
Kinerja pengelolaan fiskal juga mencatatkan hasil positif. Defisit anggaran tercatat hanya 2,3 persen dari PDB, lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Pembiayaan utang juga lebih rendah dari target awal.
“Mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024.
“Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan BPK memperkuat tata kelola fiskal,” ujarnya.
Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun 2024 kini diajukan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.
“Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menkeu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika