REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru mengenai posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia. Pada Mei 2025, ULN tercatat sebesar 435,6 miliar dolar AS atau setara Rp 7.065 triliun (mengacu pada Kurs Jisdor BI: Rp 16.221 per dolar AS). Pertumbuhan tahunan ULN melambat menjadi 6,8 persen (year on year/yoy), dibandingkan April 2025 yang tumbuh 8,2 persen (yoy).
“Perlambatan ini disebabkan oleh pertumbuhan yang melambat di sektor publik dan kontraksi pada sektor swasta,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi, Senin (14/7/2025).
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 tercatat sebesar 209,6 miliar dolar AS, tumbuh 9,8 persen (yoy), lebih rendah dari 10,4 persen (yoy) pada April 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh jatuh tempo pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik.
“Kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga meski di tengah ketidakpastian global,” jelas Denny.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung program prioritas dan menjaga kesinambungan fiskal. Berdasarkan sektor ekonomi, alokasi ULN pemerintah terbanyak digunakan untuk:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen),
- Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen),
- Jasa pendidikan (16,5 persen),
- Konstruksi (12 persen),
- Transportasi dan pergudangan (8,7 persen).
Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, yakni sebesar 99,9 persen dari total.
Sementara itu, ULN swasta pada Mei 2025 tercatat sebesar 196,4 miliar dolar AS, mengalami kontraksi 0,9 persen (yoy), lebih dalam dari April yang tercatat minus 0,4 persen (yoy).
Kontraksi ini dipengaruhi oleh:
- ULN lembaga keuangan yang melambat dari 2,8 persen menjadi 1,2 persen (yoy),
- ULN perusahaan nonkeuangan yang terkontraksi 1,4 persen, lebih dalam dari 1,2 persen pada April.
Sektor dominan ULN swasta mencakup industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi 80,2 persen dari total ULN swasta. Sebanyak 76,5 persen dari total ULN swasta merupakan utang jangka panjang.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” tegas Denny.
Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di 30,6 persen. Komposisi utang jangka panjang mendominasi sebesar 84,6 persen dari total ULN. “Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, serta mengoptimalkan peran ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika