Rabu 08 Nov 2017 13:32 WIB

BPH Migas Resmikan SPBU Satu Harga Milik Swasta di Kalbar

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
BPH Migas Meresmikan SPBU Milik AKR di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu (8/11).
Foto: Intan Pratiwi/Republika
BPH Migas Meresmikan SPBU Milik AKR di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu (8/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKAYANG -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan SPBU punya PT Aneka Kimia Raya (AKR) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Peresmian SPBU ini merupakan program BBM Satu Harga yang dikebut oleh pemerintah hingga akhir tahun ini bisa tercapai target 54 titik di seluruh Indonesia.

Anggota Komite BPH Migas, Hendry Achmad menjelaskan peresmian SPBU ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk bisa menyediakan akses BBM yang harganya sama dan setara dengan harga BBM di Jawa. Berada di Kecamatan Ledo, SPBU yang menjual Pertamax Ron 92 dan Biosolar ini menjadi salah satu akses BBM bagi masyarakat kabupaten Bengkayang.

"Kami berharap dengan adanya SPBU ini maka akses masyarakat untuk bisa mendapatkan BBM dengan harga wajar dan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah bisa terwujud," ujar Hendry di SPBU Ledo, Rabu (8/11).

Hendry tak menampik bahwa pemilihan SPBU yang berada di Ledo ini tak lepas dari jauhnya jarak SPBU yang berada di dua kecamatan berbeda. Kecamatan Bengkayang dan Kecamatan Jagoi Babang. Jarak antara Bengkayang dan Jagoi Babang sejauh 35 kilometer. Jarak yang jauh ini memaksa warga harus menstok BBM sebagai bahan bakar kendaraan mereka.

"Jadi kalau posisinya di Ledo ini posisinya tengah tengah. Disatu sisi, jalan raya Bengkayang Ledo ini merupakan jalan penghubung antar kabupaten. Jadi dari mana mana orang bisa isi disini," ujar Hendry.

Peresmian SPBU AKR ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR, Katherine Angela Oendoen. Katherine menjelaskan kebutuhan BBM di wilayah Kalimantan Barat memang cukup besar.

Selain untuk kebutuhan sehari hari, Katherine menjelaskan banyak warga yang membawa hasil pertanian dan perkebunannya ke kota kota. Sehingga dengan akses BBM yang lebih murah dan sesuai ketentuan pemerintah bisa menekan ongkos distribusi.

"Kami mendukung kebijakan BBM satu harga ini dari pemerintah. Sebab, hal ini bisa memberikan akses BBM yang murah bagi masyarakat," ujar Katherine.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement