Kamis 03 Aug 2017 14:40 WIB

Pemerintah akan Terapkan Teknologi Produksi Garam di Kupang

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja memanen garam di tambak dengan sistem Tekhnologi Ulir Filter (TUF) dan pemasangan Geomembran (LDPE). ilustrasi
Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Pekerja memanen garam di tambak dengan sistem Tekhnologi Ulir Filter (TUF) dan pemasangan Geomembran (LDPE). ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang menyiapkan solusi teknologi untuk kelangkaan pasokan garam yang tengah terjadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dia telah melaporkan mengenai teknologi garam tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan akan menggelar rapat lanjutan bersama dengan BPPT, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Begitu ini jalan kita langsung praktek, besok kami akan rapat mengejar itu," ujar Luhut yang ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (3/8).

Luhut menjelaskan, teknologi garam tersebut memiliki biaya yang murah dan efisien yakni tanpa harus terganggu dengan perubahan cuaca. Percobaan pertama penerapan teknologi garam akan dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Apabila percobaan tersebut berhasil maka akan diaplikasikan di Madura dan wilayah penghasil garam lainnya. Luhut mengatakan, karena teknologi garam ini murah maka diharapkan ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor garam.

"Karena dengan costnya lebih redah, tidak terpengaruh cuaca sehingga produksinya terangkat dan kita tidak perlu lagi impor," kata Luhut.

Sebelumnya, upaya persiapan teknologi garam ini dilakukan agar Indonesia dapat mengatasi dampak impor garam akibat ancaman kekurangan pasokan garam di tahun mendatang. Integrasi lahan garam rakyat bertujuan agar produksi dapat berjalan optimal tanpa dipengaruhi faktor cuaca. Akan tetapi, upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan infrastruktur, termasuk keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Solusi selanjutnya, yaitu pembangunan pabrik multi produk, akan memungkinkan substitusi impor secara nasional apabila dijalankan secara optimal. Selain dua hal utama itu, BPPT terus melakukan kaji terap teknologi untuk diversifikasi produk garam dan mendorong peningkatan kapasitas kadar garam.

Dalam program diversifikasi garam, BPPT akan mendorong tingkat efisiensi kadar Natrium klorida (NaCl) pada garam yang selama ini masih sekitar 80 hingga 90 persen menjadi 94 hingga 97 persen. Ketika tracking di sejumlah wilayah, tim BPPT masih menjumpai rata-rata kadar NacCL garam di petani masih sekitar 80-90 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement