REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis nasional dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menegaskan kembali bahaya praktik ekonomi rakus atau Serakahnomics yang ia nilai telah mencengkram sektor-sektor vital.
Menurut dia, dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal agar bangsa ini berani menghentikan dominasi oligarki ekonomi. Agenda ini, kata dia, sejalan dengan langkah tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam membongkar permainan harga dan manipulasi pangan.
Said menyatakan, akar dari carut-marut tata kelola perekonomian adalah dengan hilangnya ruang usaha kelompok kecil yang tak bisa dilepaskan dari menguatnya budaya ekonomi serakah yang mengorbankan rakyat oleh para pelaku besar.
“Saya ingin mengingatkan, sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar ini, namanya Serakah-nomics. Sebenarnya, ini pernyataan yang mengundang kita semua.” kata Said, di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Said menyebut, mahasiswa dan kampus seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menagih komitmen pemberantasan praktik ekonomi rakus ini. “Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil. Saya berharap dari kampus, suarakan kami melawan Serakahnomic. Supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo.”
Ia menegaskan, Serakahnomics membuat oligarki mampu membeli apa saja: partai, hukum, bahkan ruang demokrasi. “Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia mau membeli ketua partai politik, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli.”
Pernyataan Said Didu tersebut sejalan dengan langkah Mentan Amran Sulaiman yang kini secara terang-terangan membongkar strategi pelaku besar dalam menguasai rantai pasok pangan, terutama gabah dan beras.
Mentan Amran menjelaskan, praktik Serakahnomics di sektor pangan membuat ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena tidak bisa mengakses bahan baku.
Para pemain besar sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar, bukan untuk membantu petani tetapi menyapu habis semua pasokan sehingga pelaku kecil tidak memiliki ruang bertahan.
Menurutnya, pola tersebut sudah berlangsung lama namun baru hari ini pemerintah mulai membongkarnya karena Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada keadilan ekonomi.“Ini lama, sudah lama yang tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil.”
Mentan bahkan membuka temuan mengejutkan terkait manipulasi kualitas beras premium yang beredar di pasaran, salah satu indikator serakahnomics yang ada di praktik perberasan.
Ia menyebut ada produk beras bermerek yang mengaku premium, tapi setelah diuji ternyata memiliki tingkat patahan (menir) hingga 59 persen, jauh dari standar maksimum 14 persen untuk kualitas premium. “Pecahannya 59 persen. Artinya menir, makanan ayam, dikemas bahwa ini adalah premium,” ujar Mentan Amran.
Manipulasi tersebut dipandang sebagai contoh nyata praktik Serakahnomics, mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan menipu konsumen dan merusak pasar.
Mentan mengungkapkan pula, pelaku besar menikmati manfaat dari skema yang sejatinya ditujukan untuk rakyat kecil, termasuk subsidi tertentu di sektor pangan. Ia menilai sistem pangan nasional perlu dibenahi total agar kelompok kecil tak terus jadi korban.
“Negara hari ini perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan.”
Seruan Said Didu agar menjadikan pemberantasan Serakahnomics sebagai agenda utama pemerintah klop bertemu dengan langkah konkret Mentan Amran di lapangan. Keduanya menyoroti satu hal, negara harus hadir untuk membongkar dominasi serakahnomics dan memulihkan keadilan bagi rakyat kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika