REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan dapat tepat sasaran dan mampu mendorong investasi.

Pekan lalu, pemerintah kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-15 yang fokus pada pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Peluncuran paket kebijakan kali ini mempertimbangkan kondisi bahwa porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang. Sementara komponen terbesar dari logistik, yaitu 72 persennya, adalah ongkos transportasi.

Menurut JK, ukuran efektivitas paket kebijakan tidak dihitung dari jumlah aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun keberhasilan tersebut dilihat dari jumlah realisasi investasi yang masuk ke Indonesia.

"Kalau investasi kita kan meningkatnya masih kurang, berarti masih perlu diefektifkan. Kalau hanya besarnya atau banyaknya peraturan itu dinilai, bukan disitu dinilai peraturan keluar, berapa hasil," ujar JK, Rabu (21/6).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi kuartal I 2017 tumbuh 13,2 persen menjadi Rp 165,8 triliun. Dari jumlah itu, jumlah investasi asing masih jauh dari harapan.

Pada periode ini, investasi asing hanya naik 0,94 persen year on year (yoy) menjadi Rp 97 triliun. Kenaikan realisasi investasi lebih banyak disumbang penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tumbuh 36,4 persen yoy menjadi Rp 68,8 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika