REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah Australia akan terus memajukan kesepakatan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), meski Amerika Serikat (AS) telah menarik diri. Menteri Perdagangan Australia, Steven Ciobo, juga menawarkan kepada Cina, Indonesia, dan negara lainnya jika ingin bergabung dengan TPP.
"Tentu saja saya tahu Indonesia telah menyatakan minatnya, dan mungkin juga akan ada ruang untuk Cina. Kami dapat merumuskan itu menjadi TPP 12 minus satu (negara), dan untuk negara-negara seperti Indonesia atau Cina, atau negara lain yang ingin, kami mempertimbangkan untuk bergabung," kata Ciobo, dikutip The Guardian, Selasa (24/1).
Lihat juga: Amerika Serikat Mundur dari Kerja Sama TPP
Ciobo mengatakan ada sejumlah faktor yang akan mempersulit perjanjian TPP 12 minus satu. Salah satunya, Meksiko dan Kanada yang harus berurusan dengan Trump dalam menegosiasikan kembali kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA.
Menurutnya, perjanjian TPP 12 minus satu sangat baik bagi Australia karena adanya peningkatan akses ke pasar Kanada dan Meksiko. Namun ia belum bisa memastikan apakah pemerintahan Turnbull akan mendorong parlemen untuk meratifikasi TPP meskipun AS menarik diri.
Pada Senin (23/1), Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, dilaporkan telah menyampaikan komitmen Australia untuk memajukan TPP kepada Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam sebuah percakapan telepon.
Dalam konferensi pers, Selasa (24/1), Turnbull mengatakan keluarnya AS tidak akan memberikan kerugian besar bagi TPP. Ketika ditanya apakah negara-negara TPP akan mendorong Cina untuk bergabung, Turnbull mengatakan ada potensi untuk melakukannya.
"Ada kemungkinan kebijakan AS bisa berubah dari waktu ke waktu, seperti yang telah dilakukan pada transaksi perdagangan lainnya. Ada juga kesempatan TPP untuk berlanjut tanpa Amerika Serikat," ujar Turnbull.
Menurut bab terakhir dari perjanjian TPP, perjanjian perdagangan dapat diteruskan jika enam dari 12 anggota aslinya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu, keenam negara harus mewakili 85 persen dari PDB gabungan dari seluruh 12 negara.
Dengan demikian perjanjian itu sulit dilakukan jika AS atau Jepang tidak meratifikasi TPP, karena keduanya mewakili 79 persen PDB gabungan dari 12 negara. Tanpa AS atau Jepang, tidak ada cara untuk untuk memenuhi persyaratan 85 persen PDB.