REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji ulang skema dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Kajian ini dilakukan karena skema pensiun yang saat ini dirasa akan tidak relevan dengan perkembangan dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, saat ini Pemerintah pusat menjaga dana pensiun miliki PNS, TNI, dan Polri, bukan hanya pegawai pemerintah yang bekerja di pusat, tetapi juga pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini karena peraturan dalam undang-undang (UU) telah mengatur kebijakan tersebut, di mana setiap penghasilan PNS akan disisihkan sebagian untuk dana pensiun yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Suahasil, salah satu hal yang dikaji untuk skema baru dana pensiun terkait dengan berapa lama setiap pegawai pemerintah akan mendapatkan uang pensiun. Selama ini yang menjadi acuan umum untuk dana tersebut adalah sampai pegawai tersebut meninggal dunia, atau kemudian dialihkan kepada keluarganya.

"Dengan gaya pensiun sekarang dibayar hingga meninggal, kan ada yang mereka mungkin dapat hingga umur 56 tahun, 60, 62 atau lebih. Dalam konteks membayar pensiun seperti itu, maka pertanyaanya akan dibayar sampai umur berapa? Tapi pengkajiannya belum sampai pembahasan itu, ini masih wacana," kata Suahasil, Kamis (8/12).

Melalui pemikiran secara makro, lanjut Suahasil, Kemenkeu tengah mengkaji persoalan umur melalui angka harapan hidup yang juga menjadi acuan sejumlah perusahaan asuransi. Acuan ini lebih relevan karena bisa diketahui sejauh apa rata-rata umur masyarakat Indonesia.

Jika saat ini angka harapan hidup Indonesia mencapai 68-69 tahun, angka ini telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ke depan, angka harapan hidup ini juga akan meningkat seiring perbaikan kualitas kesehatan yang juga tumbuh. Ketika angka harapan hidup semakin naik sedangkan skema yang diguakan masih memakai acuan umur meninggalnya masyarakat, maka dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai pegawai yang pensiun ini bakal lebih banyak.

Selain mengenai jangka waktu pemberian dana pensiun, Suahasil menyebut bahwa skema pembayaran pensiun yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah pusat juga kemungkinan akan dikaji ulang. Kemenkeu akan melihat sejauh mana kemungkinan dana ini juga diberikan melalui pemerintahan di daerah masing-masing tempat pegawai negeri sipil bekerja dan menghabiskan masa karirnya.

"Kita masih melihat secara keseluruhan, dan menilai antara beban serta siapa yang menanggung beban tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika