REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyambut baik hasil survei Bank Dunia yang menyebutkan kenaikan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan dalam memulai usaha atau ease of doing bussiness Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91, dari 190 negara yang diteliti. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, membaiknya kemudahan berbisnis di Indonesia diharapkan bisa mendorong peran swasta untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Terlebih di saat tekanan pelemahan ekonomi global masih terjadi seperti saat ini ditambah dengan penghematan belanja anggaran yang dilakukan pemerintah.
Sri menjelaskan, faktor yang menyumbang peningkatan peringkat kemudahan dalam memulai usaha adalah langkah pemerintah untuk menyederhakan perizinan dan berbagai reformasi yang dibuat pemerintah salah satunya melalui 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis selama setahun terakhir. Kondisi ini, menurutnya, akan memberikan kepercayaan diri dan menarik lebih banyak investor baik dari luar atau dalam negeri untuk memulai usahanya di Indonesia. Tumbuhnya kegiatan ekonomi ini diharapkan bisa merembet kepada terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang positif.
"Seperti hari ini EODB (ease of doing bussiness) kita naik, kita berharap bahwa sektor swasta melakukan peranan yang positif menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi seimbang antara fiskal dengan nonfiskal kalau dari sisi pertumbuhannya," ujar Sri, usai rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2017, di Jakarta, Rabu (26/10).
Sebelumnya, Bank Dunia merilis data terbaru tentang kemudahan berbisnis di suatu negara. Hasilnya, Indonesia masuk dalam 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dalam perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Dalam data yang diterbitkan di Washington DC, AS, Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 tahun 2016 ini.
Bank Dunia beralasan, Indonesia telah melakukan rekor dengan melakukan tujuh reformasi kebijakan dalam satu tahun terakhir untuk memperbaiki iklim berusaha. Hal ini tertuang juga dalam paket kebijakan ekonomi yang dalam kurun waktu satu tahun ini telah dirilis sebanyak 13 paket, dan akan menyusul paket ke-14 bulan ini.
Dalam catatannya, Bank Dunia menyebutkan reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir yang diukur oleh laporan Doing Business adalah: Memulai Usaha, Kemudahan Memperoleh Sambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Kemudahan Memperoleh Pinjaman, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Batas, dan Penegakan Kontrak.
Baca juga: Darmin Nilai Peringkat Kemudahan Berusaha Belum Memuaskan
Ikuti Whatsapp Channel Republika