REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Boediono menyatakan, peran Perum Bulog ke depan masih sangat penting sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Ketika menyampaikan General Lecture and Sharing Session dalam rangka HUT 49 Perum Bulog di auditorium Perum Bulog, dia mengatakan, pemerintah atau negara memerlukan perangkat untuk melakukan intervensi dalam mengamankan terwujudnya ketahanan atau keamanan pangan nasional.
"Masalah ketahanan pangan sangat penting, tak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, harus ada intervensi pemerintah," kata guru besar Universitas Gajah Mada Yogyarta itu, Rabu (4/5).
Intervensi negara untuk mengamankan ketahanan pangan tersebut, tambahnya, tetap menjadi peran penting yang harus dilakukan Perum Bulog. Namun demikian, menurut Boediono, langkah-langkah Bulog dalam melakukan intervensi ke depan bisa saja mengalami perubahan dari yang diterapkan saat ini baik dari model, cara ataupun perangkat untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Mantan Menteri Keuangan itu menyatakan, intervensi negara melalui Perum Bulog diperlukan terutama untuk menjaga stabilitas ketersediaan maupun harga bahan pangan pokok, khususnya beras untuk di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, kebutuhan pangan pokok merupakan penyumbang terhadap inflasi atau kenaikan harga-harga komoditas yang lain.
"Oleh karena itu dari segi (ekonomi) makro bahan pangan pokok perlu dikendalikan (harganya) agar tidak kemana-mana," katanya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar Perum Bulog ke depan tidak hanya memikirkan ketersediaan pangan dari segi ketercukupan namun juga kandungan gizinya. Hal itu, menurut Boediono terkait dengan tuntutan akan pemenuhan gizi dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
"Thailand dan Vietnam saja bisa meningkatkan kualitas dan gizi berasnya, kenapa kita tidak?" ujarnya.
Menurut dia, ke depan diperlukan program peningkatan kuantitas dan kualitas produksi beras dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika