REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menggandeng lembaga pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bulog dalam memperkuat distribusi beras pemerintah secara nasional.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kerja sama ini dilakukan agar beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Kolaborasi dengan berbagai institusi diyakini mampu memperluas jaringan penyaluran dari pusat hingga daerah terpencil.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Kami bersinergi dengan Pegadaian melalui jaringan outlet-nya, dan juga dengan Kemenkumham lewat Lapas di seluruh Indonesia yang turut menyerap beras pemerintah,” ujar Rizal di sela peluncuran kemasan baru beras Befood Sentra Ramos di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (2/11/2025).
Ia menegaskan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis Bulog untuk mempercepat pencapaian target penyaluran beras SPHP tahun ini. Dari total target 1,3 juta ton, realisasi hingga akhir Oktober telah mencapai lebih dari 560 ribu ton.
Menurut Rizal, penyaluran beras SPHP juga mendapat dukungan aktif dari pemerintah daerah serta aparat TNI dan Polri di lapangan. Keterlibatan mereka membantu memastikan distribusi berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan menjaga stabilitas harga pangan nasional.
“Seluruh stakeholder kami libatkan agar penyaluran lebih efektif, mulai dari lembaga keuangan, instansi pemerintah, hingga aparat di lapangan,” tuturnya.
Selain jalur reguler, percepatan distribusi beras SPHP turut ditopang oleh program bantuan pangan yang sedang berlangsung, dengan serapan mencapai sekitar 360 ribu ton. Program tersebut membantu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga beras.
Penyaluran beras SPHP menjadi prioritas Bulog dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga beras di pasaran. Melalui sinergi lintas lembaga ini, Bulog menargetkan penyaluran beras pemerintah dapat terselesaikan sesuai rencana dan memberi dampak langsung bagi masyarakat luas. Badan tersebut berkolaborasi dengan Pegadaian, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika