REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani meminta pemerintah agar segera menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras jauh-jauh hari sebelum panen raya tiba. Besaran nilai HPP pun diusulkan naik, agar menjamin keekonomian petani di level aman ketika panen raya tiba pada Maret. 

"Kita sudah dengar usulan Bulog agar pembelian beras petani oleh pemerintah diatur dalam dua skema, kita dukung," kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir kepada Republika, Selasa (22/12). 

Seperti diketahui, Bulog mengusulkan skema baru soal penetapan HPP beras, di mana nantinya ditetapkan harga dasar ketika harga beras dan gabah di bawah harga pasar, serta harga fleksibel jika harga komoditas tersebut di atas HPP. Upaya tersebut diyakini akan dapat mengoptimalkan penyerapan beras petani 2016 hingga 4 juta ton.

Ketetapan harga fleksibel menurut Winarno akan membantu pemerintah memastikan penyerapan beras petani ketika harga sedang tinggi. Beras-beras tersebut pada umumnya berkualitas premium. Jadi tidak perlu impor.

Pemerintah, lanjut dia, jangan mengulangi keterlambatan penetapan HPP sebagaimana terjadi di 2015, di mana HPP baru ditetapkan di minggu ketiga Maret. Akibatnya, proses penyerapan pun menjadi terhambat sementara petani harus segera menjual gabah mereka ke pengusaha penggilingan. 

Pada 2016 juga akan terjadi panen serempak karena masa tanamnya yang serempak. Terlebih, panen akan berlangsung di musim hujan dan membuat kondisi gabah memiliki kadar air tinggi. Kesigapan penetapan HPP pun dinanti petani agar harga gabah dan beras tidak terperosok. Begitu pun soal ketetapan harganya.

Baca juga: Mulai 2016 Bulog akan Jaga 11 Komoditas Pangan Strategis

Ikuti Whatsapp Channel Republika