Senin 09 Nov 2015 10:45 WIB

Politisi Golkar Ini Yakin Pertumbuhan Ekonomi akan Sesuai Target

Red: M Akbar
Politikus Partai Golkar Misbakhun, menjadi pembicara saat memberikan keterangan pers terkait survei nasional Indo Barometer mengenai Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (8/10).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Politikus Partai Golkar Misbakhun, menjadi pembicara saat memberikan keterangan pers terkait survei nasional Indo Barometer mengenai Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (8/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun kembali memberikan sokongannya kepada presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia yakin di bawah kepemimpinan Jokowi negeri ini akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sampai 7 persen.

''Sekarang ini terlihat ada tren perbaikan ekonomi yang ditunjukkan pemerintahan di bawah presiden Jokowi,'' katanya di Jakarta, Senin (9/11).

Misbakhun menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi serangan ke pihak Jokowi yang dianggap terlalu muluk-muluk mengumbar janji untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Ia mengatakan, Jokowi harus bisa menghadapi warisan permasalahan ekonomi di era SBY. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen atau meleset dari target 5,5 persen dalam APBN Perubahan 2014.

''Kalau dapat warisan pertumbuhan ekonomi 5 persen dengan tren terus menurun maka membuat melompat menjadi 7 persen pada tahun awal pemerintahan itu mustahil,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, tren penurunan itu jelas tidak bisa serta-merta disulap dari 5 persen menjadi 7 persen. ''Soalnya kondisi global memang sedang melambat. Regional juga ke imbasnya,'' katanya.

Misbakhun menambahkan, tantangan bagi pemerintahan Jokowi memang tak mudah. Misalnya, Jokowi harus start dengan APBN yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Begitu memimpin pemerintahan, kata dia, Jokowi juga harus menyusun ulang APBN 2015 menjadi APBN Perubahan 2015. RAPBN-P 2015 yang diajukan Januari 2015 baru disetujui Februari.

Selanjutnya, pemerintahan Jokowi membuat kebijakan fiskal yang berbeda di APBN Perubahan 2015. Usulan pemerintah Jokowi kala itu adalah memperbesar ruang fiskal dan menggenjot  belanja modal infrastuktur. ''Dalam sitauasi sektor swasta mengalami pelambatan maka pertumbuhan di dorong oleh belanja modal infrastuktur pemerintah,'' kata Misbakhun.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement