REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan bahwa tahun depan pemerintah menyiapkan dua kebijakan utama untuk memperkuat daya beli kelompok kelas menengah. Langkah ini dianggap penting karena pertumbuhan ekonomi dinilai masih bisa dimaksimalkan melalui penguatan konsumsi rumah tangga.

“Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” ujar Luthfi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dua kebijakan yang dimaksud adalah formula Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih seimbang serta debottlenecking regulasi investasi, termasuk penyederhanaan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen pada kuartal III 2025, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang 53,14 persen terhadap PDB. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dibanding periode yang sama pada 2024. Pada kuartal III 2025, konsumsi tumbuh 4,89 persen (yoy) dan 4,94 persen (ctc), lebih rendah dari 4,97 persen (yoy) dan 4,96 persen (ctc) pada tahun sebelumnya.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai capaian kuartal III sudah sejalan dengan ekspektasi, dan membuka peluang pertumbuhan lebih baik pada 2026 jika daya beli kelas menengah dapat dipulihkan. “Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergi kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan supply harus dijaga bersama,” ujar Josua.

Ia menambahkan, perlambatan konsumsi rumah tangga di kuartal III bersifat musiman, sementara motor pertumbuhan tetap bertumpu pada konsumsi, investasi, dan net ekspor. “Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun,” kata Josua.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai pertumbuhan 5,04 persen sudah berada pada level optimal mengingat situasi sosial-politik yang memengaruhi putaran bisnis pada Juli–September. “Dunia usaha tidak bergerak, konsumsi rumah tangga pun stagnan. Tanpa konsumsi pemerintah, pertumbuhannya bisa lebih rendah lagi,” ujar Sunarsip.

Ia mendorong pemerintah memperkuat sisi suplai untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. “Sentuhlah sektor riil, hilangkan bottleneck pembiayaan. Kalau ini disentuh, tanpa insentif fiskal pun kita bisa tumbuh lebih dari 5 persen tahun depan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika