REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan Perencanaan Keuangan dan Kewirausahaan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tokyo, Ahad (24/5). Sebelumnya acara serupa telah dilaksanakan pada Ahad, (17/5) di Taipei.

Pelaksanaan acara ini dilakukan bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo yang dihadiri oleh 250 Buruh Migran Indonesia (BMI).

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan implementasi cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2015, khususnya Pilar Pertama yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2014, mencatat remitansi TKI yang bekerja di Jepang sebesar 153.549.183 dolar AS atau setara Rp 1,9 triliun.

Oleh karena itu, OJK menilai perlunya terus mendorong peningkatan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI serta penggunaan transaksi non tunai. Sehingga terciptanya migrasi keuangan yang baik.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo dalam sambutannya mengatakan, literasi keuangan merupakan suatu kebutuhan. Literasi keuangan berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat atas produk, layanan dan lembaga di sektor jasa keuangan, keterampilan dalam memilih lembaga dan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya.

"Juga meyakini bahwa sektor jasa keuangan merupakan tempat yang aman untuk menabung, memproteksi diri ataupun berinvestasi," jelasnya dalam siaran pers.

Kegiatan tersebut diharapkan terwujudnya TKI yang well literate sehingga mendorong para TKI dalam mengelola penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri. Sri Rahayu Widodo menambahkan, pelaksanaan program literasi keuangan tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai namun fasilitator juga harus pro aktif dalam melakukan edukasi.

Hambatan bagi masyarakat untuk mengakses sektor jasa keuangan bukan hanya mengenai ketersediaan lembaga jasa keuangan, namun juga karena masih adanya keengganan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan di bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pergadaian, seperti memanfaatkan jasa remitensi perbankan.

Data menunjukkan grafik jumlah penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Jepang tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2010-2011 dengan 24.000 jiwa, tahun 2012 bertambah menjadi 28.000 jiwa, hingga puncaknya di tahun 2013 dengan 30.000 jiwa, lalu menurun di tahun 2014 dengan 28.000 jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika