REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik tetap kuat.
"Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Setelah struktur organisasi terbentuk, kini Danantara tengah menyusun daftar proyek strategis sebagai permulaan. Anggito mengaku telah melihat daftar proyek yang disasar oleh Danantara dan meyakini lembaga ini bisa menjadi saluran komersial bagi Indonesia.
“Jadi, mereka menargetkan sejumlah return on investment (pengembalian investasi),” tambah Anggito.
Selain Danantara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Dari data terakhir, 3,4 juta anak telah menikmati program ini dan akan terus bertambah ke depannya. Harapannya program ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan. Program ini juga memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Wamenkeu.
Sebagai catatan, komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh terbatas 2,12 persen pada kuartal I-2025. Kinerja investasi utamanya dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat dukungan dari libur tahun baru serta Ramadhan hingga Idul Fitri.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN berperan dalam kinerja positif itu. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif seperti THR, diskon tarif listrik dan tarif tol, hingga insentif pajak serta menjaga stabilitas harga pangan dengan memberikan suntikan dana kepada Bulog.
Menkeu mengakui dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah ke depannya. Maka, pemerintah mengambil strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta perlindungan dunia usaha dan upaya menjaga daya beli masyarakat.
Deregulasi diarahkan untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi, terutama dari sisi global. Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat realisasi penyerapan dengan menyesuaikan rekonstruksi belanja negara yang lebih produktif. Fokus utamanya mencakup perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika