REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pemerintah tidak akan mengorbankan pembangunan infrastruktur meskipun penerimaan pajak masih seret.  Pemerintah bakal mencari cara hingga sumber-sumber pembiayaan lain supaya pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana.

"Infrastruktur tetap prioritas. Kalau penerimaan kurang, kita cari sumber pembiayaan lain atau dihemat anggaran yang lainnya," kata Andrinof di kantornya, Senin (20/4).

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I baru mencapai 198,226 tirliun atau 15,32 persen dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. Realisasi penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp 210 triliun.

Andrinof menyadari Direktorat Jenderal Pajak memang dihadapkan dengan tantangan besar. Salah satunya adalah anjloknya harga minyak yang menyebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas turun sebesar 53,81 persen. Kendati begitu, Andrinof tetap menaruh optimisme bahwa Ditjen Pajak bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Mantan pengamat kebijakan publik tersebut menambahkan, untuk mengejar pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN. Tapi juga bertumpu pada skema lainnya seperti kerjasama pemerintah swasta (KPS). "KPS ini yang akan terus kami genjot untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," kata dia.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.796 triliun. Dari jumlah tersebut, kebanyakan pembiayaan berasal dari sektor swasta yang ditarget senilai Rp 1.751 triliun atau mengambil porsi 36,52 persen dari total kebutuhan pendanaan.  

Sektor swasta menjadi tumpuan karena kemampuan APBN, APBD, dan BUMN dalam membangun infrastruktur tidak besar.  Total biaya yang akan diambil dari APBN dalam lima tahun ke depan sebesar Rp 1.433 triliun atau 29.88 persen. Kemudian, APBD Rp 545,3 triliun (11,37 persen) dan BUMN Rp 1.066 triliun (22,23 persen).

Andrinof menampik bahwa pemerintah belum memulai proyek pembangunan infrastruktur. Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur sudah memasuki proses tender dan dalam waktu dekat akan dimulai pengerjaan fisiknya. "Kalau yang namanya tender, berarti kan prosesnya sudah dimulai.  Kalau pengerjaan fisik dalam hitungan satu bulan sudah ada yang dimulai lah," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika