REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Program ini disebut mampu menyerap hampir 1,9 juta tenaga kerja serta menekan tingkat kemiskinan hingga 5,8 persen jika dijalankan dengan baik.  

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf memaparkan bahwa dampak program MBG sangat besar bagi perekonomian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

“Intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro jobs, jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai 1,9 juta, lalu kemudian pro poor, jadi kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau ini roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” ujar Arief dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (19/3/2025).  

Menurutnya, bantuan yang diberikan melalui MBG jauh lebih besar dibandingkan program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).  "Teman-teman bayangin aja ya, kalau satu keluarga punya tiga orang anak, itu dia dapet seperbulannya bisa dapet 600 ribu dari MBG. PKH aja itu sekitar 200-an ribu, BPNT aja 200-an ribu. Jadi sangat tidak mungkin ini tidak besar dampaknya,” jelas Arief.  

Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama, yaitu bisnis proses review, audit rutin oleh BPKP, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan.  “Kita segera melakukan bisnis proses review, lalu audit rutin oleh BPKP. Yang kedua, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat agar bisa melakukan monitoring, karena sense of belonging-nya tinggi,” tambahnya.  

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa program ini juga berkontribusi pada sektor peternakan dan perikanan, khususnya dalam menyerap produksi dalam negeri. 

“Kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus ayam daging. Jadi dengan tadi program ini, itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam,” ujar Luhut.  

Pemerintah juga menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung rantai pasok MBG, termasuk larangan impor barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. “Misalnya, apa namanya, bikin es tray-nya itu apa namanya, tray-nya. Itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal. Karena itu kita lihat masih ada buatan luar,” kata Luhut.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika