REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah untuk investor karena tingginya kontribusi dari ekspor pakaian jadi dan tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/2025).
"Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan bahwa kontribusi produk apparel terdiri dari pakaian jadi dan tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.
Oleh karenanya, pemerintah menilai perizinan di sektor tekstil perlu diregulasi melalui dibentuknya satgas percepatan untuk deregulasi kemudahan perizinan.
"Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas," kata Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.
Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.
"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.
Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika