REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah deregulasi guna meningkatkan nilai ekspor nasional. Luhut bahkan menyebutkan akan menghidupkan kebijakan era Orde Baru atau sekitar 1980-an guna menggenjot kinerja ekspor.
"Tadi, Presiden (Prabowo Subianto) sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal," katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ia mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyederhanaan regulasi di berbagai sektor, sebagaimana pernah dilakukan pada 1980-an yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekspor hingga 20 persen.
Menurut Luhut, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dewan Ekonomi Nasional telah mulai bekerja untuk merancang kebijakan deregulasi ini. Rencananya, dalam waktu dekat akan digelar rapat terbatas untuk membahas langkah konkret yang akan segera diumumkan kepada publik.
"Saya kira, ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti pekan depan ini, ratas untuk itu, sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkahnya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Luhut memastikan bahwa kebijakan deregulasi ini tidak akan mengurangi aturan yang penting bagi perlindungan industri, tetapi justru menghilangkan hambatan yang menghalangi investasi dan ekspansi sektor potensial, seperti tekstil, produk tekstil, sepatu, dan garmen.
Langkah ini diharapkan Luhut dapat membuka ratusan ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan kesiapan industri dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika