REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tahun 2015 menjadi tahun sulit bagi ekonomi negara-negara berkembang. Anjloknya harga komoditas dan risiko keluarnya modal asing akibat rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat the Federal Reserve (the Fed) menjadi dua tantangan utama.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan solusi guna menghadapi tantangan tersebut. Untuk merumuskan kebijakan, Bambang pun mencoba menggandeng kerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Belarus. Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding dilakukan di kantor Kementerian Keuangan, Senin (13/4).
"Indonesia dan Belarus memiliki tantangan dan risiko yang sama terhadap situasi global saat ini. Turunnya harga komoditas, risiko arus modal keluar bisa mempengaruhi nilai tukar," kata Bambang.
Bambang mengatakan, dengan kerjasama ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Belarus akan saling bertukar pikiran dalam merumuskan kebijakan seperti kebijakan fiskal, perpajakan, dan pengelolaan utang.
"Nanti akan ada dialog-dialog antarkedua pihak. Misalnya bagaimana memperkuat sistem perpajakan," ucap Bambang.
Selain itu, tambah Bambang, kerjasama ini juga akan meliputi program pertukaran pejabat. Pejabat-pejabat Kementerian Keuangan Republik Indonesia bisa mempelajari sistem-sistem atau hal-hal tertentu dari Kementerian Keuangan Republik Belarus selama beberapa waktu. Begitu juga sebaliknya.
"Sistem perpajakan di Belarus itu cukup berkembang. Dan tentunya, Indonesia juga akan membagi pengalaman dalam hal perpajakan," ucap dia.
Duta Besar Republik Belarus Vladimir Lopato sangat senang bisa menjalin kerjasama ini. "Semoga bisa memperkuat hubungan ekonomi kedua negara," kata Vladimir.