REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bimo Wijayanto menyatakan dirinya akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan dan saat ini tengah menantikan jadwal pelantikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernyataan itu disampaikan Bimo setelah dirinya bersama Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Djaka Budi Utama, menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
"Saya diberikan mandat, nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," kata Bimo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Bimo menjelaskan bahwa Presiden memberikan banyak arahan kepada dirinya dan Djaka Budi. Kepala Negara, kata Bimo, memberi arahan kepada kedua calon pejabat Kementerian Keuangan tersebut terkait komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional.
"Supaya lebih akuntabel, berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," kata Bimo.
Adapun pelantikan sebelum resmi menjabat, Bimo menyebut masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan akan mengumumkan lebih lanjut mengenai isu pergantian Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak membenarkan maupun membantah kabar tersebut. Ia menegaskan, pihak Kemenkeu akan memberikan pengumuman resmi pada waktu yang tepat.