REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Total utang pemerintah pusat hingga Februari 2015 tercatat Rp 2.744 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 42 triliun dari posisi Januari 2015 yang sebesar Rp 2.702 triliun.
Direktur Strategis dan Portofolio Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengungkapkan kenaikan itu paling besar disumbang penerbitan surat berharga negara (SBN), khususnya SBN valuta asing (valas).
Schneider mengatakan pemerintah memutuskan melakukan strategi frontloading untuk SBN valas. Penerbitan pada semester pertama tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global apabila bank sentral Amerika Serikat jadi menaikan suku bunga di semester dua.
"Untuk SBN valas memang kami usahakan di semester pertama. Sehingga, kalau terjadi apa-apa di semester dua, kita tenang karena SBN valas sudah diterbitkan semua," kata Schneider kepada ROL, Selasa (24/3).
Schneider mengatakan sepanjang tahun ini pemerintah baru menerbitkan SBN valas berdenominasi dolar Amerika Serikat atau Global Bond. Sedangkan SBN valas seperti Euro Bond atau Samurai Bond sedang dipersiapkan dan segera diterbitkan.
Seperti dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/3), jumlah utang dalam bentuk SBN hingga Februari 2015 sebanyak Rp 2.053 triliun atau naik Rp 32 triliun dari posisi Januari yang sebesar Rp 2.021 triliun. Utang dalam bentuk SBN ini memiliki porsi 74,8 persen dari total utang.
Sedangkan realisasi penerbitan SBN hingga 28 Februari 2015 tercatat Rp 124 triliun atau 27,58 persen dari pagu SBN (gross) pada APBNP 2015 Rp 451,8 triliun. SBN valas jenis Global Bond sudah diterbitkan senilai Rp 50 triliun, SBN domestik Rp 60 triliun, sedangkan SBSN (surat berharga syariah negara) Rp 13,9 triliun.
"Memang jumlah penerbitan SBN masih lebih besar ketimbang yang harus kita lunasi," ucap dia.
Selain dikarenakan kenaikan dalam bentuk SBN, jumlah utang pemerintah juga meningkat karena naiknya penarikan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri naik Rp 9 triliun menjadi Rp 687 triliun hingga Februari 2015. Kenaikan pinjaman luar negeri membuat total utang dalam bentuk pinjaman menjadi Rp 690 triliun. Jumlah tersebut hanya sebesar 25,2 persen dari total utang.
"Kalau penarikan pinjaman luar negeri ini sebenarnya lebih kepada penarikan existing atau perjanjian peminjaman yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Schneider.
Ikuti Whatsapp Channel Republika