REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah melakukan pencabutan izin usaha korporasi di sektor kehutanan dinilai akan berdampak terhadap penurunan tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang kini berada di tiga tujuan investasi untuk tahun 2014 hingga 2016.
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Ahad (7/12) menyatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan hanya mengacu kepada ketidakpuasan masyarakat.
"Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan pro investasi sesuai ekspektasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional," katanya.
Menurut Sofjan, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini sangat pelik, kenaikan harga BBM, koreksi nilai tukar rupiah, kegaduhan politik di dalam negeri, hingga gejolak perekonomian global terus "menghantui" dunia usaha.
"Pemerintah jangan lagi menambah beban tersebut dengan mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas karena berakibat kepada tidak kondusifnya iklim investasi," katanya.
Sofjan berpendapat, dunia usaha merupakan bagian dari elemen bangsa yang pro rakyat karena menyerap tenaga kerja dan memberi geliat ekonomi di wilayah konsesinya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya justru membuat kebijakan yang menarik investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Sofjan mengharapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mau berkoordinasi dengan asosiasi terkait seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terkait masalah pemanfaatan lahan dan lingkungan.
Selama ini, lanjutnya korporasi kehutanan dan perkebunan sawit sudah berjuang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
"Korporasi juga menyadari pentingnya produk yang berasal dari sumber yang lestari. Kalau tidak, mana mungkin mereka menjadi pemain kelas dunia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
