REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, adalah kesenjangan pendapatan antarlapisan warga di negara tersebut.
"Hambatan utama bagi negara-negara berpendapatan menengah adalah kesenjangan pendapatan ('income inequality')," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dengan pertumbuhan yang pesat di sejumlah kawasan Asia juga membuat membesarnya jurang antara si kaya dan masyarakat lainnya, seperti di Tiongkok dan Indonesia yang relatif masyarakatnya egaliter tradisional.
Ia berpendapat bahwa meningkatnya ketimpangan sosial mesti diperhatikan karena akan berdampak kepada masyarakat.
Riset Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan dapat berdampak kepada terancamnya tingkat pertumbuhan negara tersebut.
Selain itu, katanya, kesenjangan juga dapat mengesampingkan konsensus yang dibutuhkan guna mengimplementasikan kebijakan dan reformasi yang membuat pertumbuhan tetap tinggi.
"Mengelola kesenjangan pertama dan terutama membutuhkan akses kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa isu lainnya yang harus ditangani negara berpendapatan menengah adalah pengelolaan urbanisasi secara tepat.
Ia mengakui bahwa urbanisasi dapat menciptakan kesempatan yang besar bagi warga, tetapi bila tidak terkelola dengan baik akan menghasilkan tingginya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan daerah miskin di perkotaan.
Pada masa lalu, sejumlah negara yang dinilai bisa mengelola pesatnya urbanisasi dengan baik, antara lain Jepang dan Korea.
"(Jepang dan Korea, red.) dapat menjadi contoh bagi ekonomi Asia Timur lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika