REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendapatan negara hingga akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau baru 33,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3.005,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara kita sampai akhir Mei mencapai Rp 995,3 triliun.
"Artinya, kita sudah mengumpulkan 33,1 persen dari target pendapatan tahun ini,” ujar Sri Mulyani saat memaparkan Kinerja APBN Mei 2025, Selasa (17/6/2025).
Sumber pendapatan negara berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak menyumbang Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen dari target. Bea dan cukai mencapai Rp 122,9 triliun (40,7 persen), sedangkan PNBP sebesar Rp 188,7 triliun atau 36,7 persen dari target.
Dalam satu bulan, pendapatan negara tumbuh signifikan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari April ke Mei, pendapatan naik Rp 185,7 triliun. “Ini pertumbuhan yang besar hanya dalam satu bulan,” ujarnya.
Meski demikian, realisasi belanja negara per Mei 2025 juga meningkat menjadi Rp 1.016,3 triliun, setara 28,1 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Angka ini naik dari April yang sebesar Rp 806,2 triliun. Belanja pemerintah pusat tersalur sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, dengan rincian belanja kementerian/lembaga Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun. Sementara itu, belanja transfer ke daerah terealisasi Rp 322 triliun atau 35 persen dari target.
Defisit APBN tercatat sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar Rp 616,2 triliun sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN. “Defisitnya diestimasi 2,53 persen dari PDB. Ini bertujuan melakukan counter cyclical agar pelemahan ekonomi tidak berdampak besar ke masyarakat,” tutur Sri Mulyani.
Hingga Mei, pembiayaan anggaran telah terealisasi Rp 324,8 triliun, naik dari April sebesar Rp 279,2 triliun. Meski tekanan global masih tinggi, APBN 2025 tetap berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sri Mulyani menegaskan bahwa belanja negara tetap dijaga untuk menahan pelemahan ekonomi.
“Meski ada tekanan global, kita tetap berusaha menjaga ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Surplus keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 192,1 triliun, menandakan bahwa kas negara cukup memadai dalam mengelola pendapatan, belanja, dan utang. Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap dampak kondisi geopolitik dan volatilitas harga komoditas terhadap kinerja APBN.
“Ini adalah postur APBN yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, mulai dari geopolitik, harga komoditas, hingga nilai tukar,” tambah Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika