REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS - Rp 10.300 per dolar AS - dapat memberatkan industri yang memasarkan produknya di domestik dan bergantung pada bahan baku impor.
Wakil Sekretaris Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, sebenarnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah melemah sejak empat bulan lalu. "Bahkan nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 10.340 per dolar AS pada Senin (5/8) lalu,’’ katanya saat dihubungi Republika, Selasa (13/8) sore.
Padahal, kata Franky, kalau dilihat dari situasi tersebut dapat memberatkan industri yang memasarkan produknya di dalam negeri sementara industri tersebut menggunakan bahan baku impor.
Menurutnya, banyak industri yang bergantung pada bahan baku impor dengan komposisi hingga 60 persen. Dia mencontohkan, industri seperti mi (selain mi instan) membutuhkan 85 persen terigu yang notabene impor dan sisanya atau 15 persennya campuran tepung tapioka.
Contoh industri lainnya yang menggunakan bahan baku impor seperti industri makanan, sepatu, dan beberapa produk elektronik.‘’Lalu industri-industri itu kan memasarkan produknya di dalam negeri menggunakan rupiah. Ini membuat aktivitas industri itu menurun,’’ tuturnya.
Artinya, dia menambahkan, jika nilai tukar rupiah terus melemah maka membuat bahan baku mengalami kenaikan harga. Kalau harga produk yang dinaikkan itu dibebankan pada konsumen, maka konsumen belum tentu bisa membeli. Kalaupun konsumen sanggup membeli, tetapi konsumsi dikurangi dan menurun.
"Sebaliknya, jika industri yang memasarkan produknya di dalam negeri dan mengimpor bahan baku menjadi terbebani akibat melemahnya rupiah maka industri komoditi yang berorientasi ekspor justru menjadi untung,’’ ucapnya.
Dengan kata lain, da menambahkan, industri-industri tersebut terbantu dengan melemahnya rupiah. Tentunya situanya menguntungkan untuk industri komoditi yang diekspor seperti minyak sawit mentah (CPO), karet, dan batubara.
Franky menegaskan, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ekspor dan menekan impor.
"Selain itu saya melihat daya saing industri di Indonesia harus banyak dibenahi dari sisi energi, tenaga kerja, regulasi, perpajakan atau ketentuan lain yang terkait manufaktur itu sendiri,’’ tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
