REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat akan menata sistem transfer ke daerah agar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat cair lebih cepat sejak awal tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kepastian ini penting agar pemerintah daerah (pemda) tidak lagi “menabung” atau menahan belanja sehingga dana menganggur.
“Saya pelajari salah satu penyebabnya, mereka takut. Kenapa uangnya menumpuk sampai akhir tahun, walaupun seperti sekarang dipercepat, setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun yang tidak terpakai,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang diikuti secara daring, Kamis (27/11/2025).
Purbaya menjelaskan, Pemda kerap menyisakan dana karena khawatir transfer pada Januari–Februari terlambat sehingga program daerah tersendat. Akibat pola tersebut, sekitar Rp100 triliun setiap tahun mengendap di kas daerah tanpa memberi dorongan nyata bagi ekonomi masyarakat.
“Kalau menurut Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), mereka (pemda) takut Januari–Februari tidak ada uang sehingga programnya tidak jalan, jadi menabung Rp100 triliun. Tapi menurut saya, uangnya menganggur Rp100 triliun,” kata dia.
Kementerian Keuangan, kata Purbaya, akan membangun sistem yang membuat pemda yakin bahwa dana transfer awal tahun akan datang secara cepat dan pasti. Dengan begitu, pemda bisa membelanjakan anggaran lebih awal tanpa perlu menyisakan dana besar sampai akhir tahun.
“Ke depan, pertama kami buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka (pemda) yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka tidak perlu menyisakan Rp100 triliun itu, bisa dihabiskan,” ucapnya.
Selain perbaikan sistem, Kemenkeu akan meningkatkan komunikasi dan edukasi anggaran kepada pemda. Pemerintah juga menyiapkan tim yang turun ke daerah agar pemda memahami cara menyusun anggaran dan mempercepat realisasi belanja.
“Kami akan diskusi atau edukasi dengan daerah. Kami kirim orang-orang ke daerah supaya mereka mengerti betul bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana cara belanjanya, sehingga lebih cepat, tidak harus menunggu lagi,” ungkap Purbaya.
Purbaya mengakui pembenahan belanja daerah tidak dapat langsung berjalan mulus pada 2025 karena masih tahap pembiasaan. Ia menargetkan perubahan mulai terasa pada akhir 2026 sehingga sisa dana di penutupan tahun semakin tipis.
“Komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan, sehingga tahun-tahun ke depan belanjanya lebih tepat waktu. Tapi tidak bisa tahun ini, tahun ini baru latihan,” ujarnya.
Ia berharap mulai 2026 tidak ada lagi dana transfer yang parkir besar di kas pemda hingga akhir tahun. Jika belanja daerah lebih tepat waktu dan nyaris bersih saat tutup tahun, maka dampak transfer ke daerah diyakini lebih terasa bagi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya harapkan akhir tahun depan sistemnya sudah seperti itu, sehingga 2026 tidak ada uang yang kebanyakan menganggur dan di akhir tahun hampir bersih. Kalau pun ada sisa, sedikit, sehingga uang transfer ke daerah dampaknya lebih signifikan lagi ke perekonomian,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika