REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan penguatan infrastruktur kelistrikan nasional menjadi langkah strategis dalam mendukung integrasi energi di kawasan Asia Tenggara. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam sepuluh tahun mendatang.
Yuliot menyampaikan, pembangunan jaringan transmisi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung keterhubungan energi lintas negara di Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid (APG). Inisiatif ini akan menjadi fondasi bagi kolaborasi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di kawasan.
“Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi peta sudah terlihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi akan meningkat signifikan. Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN,” ujar Wamen ESDM usai 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) dan pertemuan terkait di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip Jumat (17/10/2025).
Kebutuhan energi di Asia Tenggara terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, negara-negara anggota ASEAN mendorong interkoneksi sistem tenaga listrik agar pasokan lebih merata. Indonesia menjadi salah satu negara dengan peran strategis karena posisi geografisnya yang berada di pusat kawasan.
Yuliot menuturkan, Indonesia telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Pasokan listrik dari Malaysia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara.
“Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi,” terangnya.
Pemerintah juga telah memetakan kebutuhan investasi senilai Rp600 triliun guna memperkuat national grid dan memperluas integrasi jaringan antarnegara ASEAN. Skema investasi ini dirancang agar tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi sektor swasta.
“Kebutuhan investasi kita sudah dipetakan, sekitar 600 triliun rupiah. Ini tentu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta untuk memperkuat jaringan nasional dan integrasi ASEAN,” ujar Yuliot.
Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia menegaskan pentingnya transisi energi yang dijalankan secara adil, teratur, dan inklusif. Upaya menuju energi bersih di kawasan harus mempertimbangkan kondisi tiap negara serta menjamin ketahanan dan keterjangkauan energi bagi seluruh anggota ASEAN.
“Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal,” sambung Yuliot.
Pertemuan AMEM ke-43 yang dipimpin Malaysia menghasilkan sejumlah capaian prioritas dalam kerangka ASEAN Economic Community 2025. Salah satunya ialah pengesahan Nota Kesepahaman yang disempurnakan mengenai ASEAN Power Grid (APG). Inisiatif ini bertujuan memperkuat interkoneksi regional dan memastikan ketahanan energi berkelanjutan di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika