REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pembaruan terkait realisasi penyaluran dana Rp200 triliun untuk bank-bank milik negara (himbara). Serapan dana di lima bank tersebut tercatat antara 19 hingga 74 persen.
“Sejak kita memindahkan uang tunai pemerintah dari Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun ke perbankan, ini sudah cukup menggembirakan realisasinya,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, dalam acara Media Gathering “Kupas Tuntas APBN 2026” di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Diketahui, dana Rp200 triliun tersebut dialokasikan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Rp55 triliun untuk Bank Negara Indonesia (BNI), Rp55 triliun untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp25 triliun untuk Bank Tabungan Negara (BTN), serta Rp10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).
Febrio memaparkan, berdasarkan data per 9 Oktober 2025, atau hampir satu bulan setelah dana dikucurkan pada 12 September 2025, realisasi penyerapan dana sudah cukup tinggi. “Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, mayoritas dana tersebut disalurkan ke sektor perumahan, konstruksi, dan pertanian. Febrio berharap serapan dana bisa terus meningkat hingga akhir tahun.
Menurut dia, pemindahan dana simpanan pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Ia memperkirakan, pertumbuhan kredit nasional bisa menembus dua digit (double digit) pada akhir 2025.
“Dampaknya bagi pertumbuhan kredit diharapkan cukup signifikan. Kalau pada Agustus masih 7 persen, kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju 10 persen. Sehingga dampaknya akan nyata pada kredit modal kerja, konsumsi, investasi, dan sebagian akan langsung berkontribusi terhadap kinerja PDB di kuartal IV,” tutur Febrio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika