REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Selasa (11/11/2025) lalu, Prabowo Subianto mengadakan rapat khusus membahas keuangan negara tanpa kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal itu menimbulkan berbagai asumsi di ruang publik. Namun, Purbaya menanggapinya dengan enteng.

Dalam rapat tersebut, Prabowo diketahui memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) di pusat hingga Transfer ke Daerah (TKD) jelang akhir tahun. Ketidakhadiran Purbaya dalam rapat tersebut pun dipertanyakan, mengingat ia sedang ketat-ketatnya mengurus TKD.

“Memang kalau lihat sejarahnya, penyerapan belanja kan dilakukan KSP (Kantor Staf Presiden), harusnya dari Istana. Nah, sekarang sudah ada tim (Satuan Tugas) Percepatan Program Strategis, di situ ada Pokja 1 (yang bertugas) me-monitoring penyerapan anggaran, memang dialihkan ke sana,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Saat disinggung adanya potensi overlap atau saling tumpang tindih, Purbaya menekankan bahwa yang akan bekerja banyak dalam persoalan penyerapan anggaran tersebut adalah Satgas Percepatan Program Strategis. Namun, ia juga memastikan Kementerian Keuangan terlibat aktif di dalamnya.

“Nanti Satgas tersebut yang mengerjakan, saya mengerjakan yang lain, kan (kerjaan saya) banyak. Jadi nggak masalah, memang seperti itu desainnya. Itu kita (Kemenkeu) jalankan dulu karena Satgas seperti itu belum ada, begitu Satgas ada ya sudah. Kebetulan Pak Mensesneg di sana, jadi bisa lebih cepat, tapi Kemenkeu juga berperan aktif, Pak Prima dari Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti) salah satu dalam Pokja 1. Jadi memang harusnya seperti itu,” tegas Purbaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika