REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk membahas belum terlaksananya pembelian base fuel impor yang disediakan Pertamina. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (3/10/2025) sore di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB.

“Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada,” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

“Kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan ExxonMobil telah menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

Langkah itu ditempuh untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina. Salah satunya, BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dicampurkan di tangki SPBU masing-masing.

Namun hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang merealisasikan pembelian base fuel dari Pertamina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika