REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk Dana Desa dan Rp83 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Jadi, dalam hal ini, kami membangun desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Kedua pos belanja itu merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan desa, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk Dana Desa, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 menjelaskan bahwa salah satu bentuk penggunaan anggaran yaitu untuk mendukung penguatan lembaga ekonomi desa.
Dana Desa juga akan digunakan untuk mendukung KDMP melalui pemberian dukungan pengembalian pinjaman bila koperasi mengalami gagal bayar serta dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman. Sementara anggaran untuk KDMP, penyalurannya berupa suntikan dana melalui Bank Himbara.
“Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan menaruh dananya di Bank Himbara. Jadi, walaupun Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, itu dananya berasal dari pemerintah,” jelas Sri Mulyani.
Selain Dana Desa dan dukungan untuk KDMP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah pos belanja lain yang menjadi bagian dari program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Misalnya, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp320 triliun, subsidi bunga Rp36,5 triliun, hingga kredit ultra Mikro (UMi) yang tak disebutkan rincian anggarannya.
Lebih lanjut, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 juga merinci rencana strategis prioritas untuk UMKM yang terbagi menjadi tiga program, yakni pertama, keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian kedua program platform SAPA UMKM yang mengintegrasikan layanan lintas instansi, serta ketiga, program kartu usaha (produktif) yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Prabowo juga mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran KDMP.
“Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika