REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai memberlakukan minimal harga pokok produksi (HPP) ayam hidup (livebird) di peternak Rp18.000 per kilogram (kg) untuk semua ukuran per Kamis (19/6).
"Hal tersebut diputuskan dalam rapat bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri pada Rabu, 18 Juni 2025," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan kesepakatan harga minimal HPP antara integrator dan peternak diharapkan mendorong harga ayam hidup mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Pangan) Nomor 6 Tahun 2024, yaitu Rp25.000 per kg.
"Langkah pemerintah ini tentunya demi melindungi peternak unggas dalam negeri. Dalam rapat 18 Juni kemarin dilaporkan harga livebird, ada yang Rp15.000 ke bawah dan memiliki kecenderungan akan terus menurun," ujarnya.
Pemerintah bersama para pemangku kepentingan perunggasan menyepakati peningkatan harga pokok produksi (HPP) ayam hidup agar harga perlahan mendekati HAP sesuai Perbadan Pangan Nomor 6 Tahun 2024. Ia menuturkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fluktuasi indeks harga yang diterima peternak unggas dalam tiga bulan terakhir menurun dari 122,53 pada Maret, menjadi 120,39 di April dan 120,14 pada Mei.
Sementara berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas per 18 Juni 2025, rata-rata harga ayam ras hidup dari 18 provinsi berada di bawah HAP produsen sebesar Rp25.000 per kilogram, menunjukkan tekanan harga berlanjut.
Provinsi dengan harga rata-rata terendah antara lain Banten Rp17.000 per kg, Sumatera Selatan Rp17.500 per kg, Jawa Tengah Rp17.781 per kg, dan Jawa Timur Rp18.433 per kg.
Bapanas juga mendukung peningkatan penyerapan ayam peternak lokal melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memiliki 1.663 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Untuk mengoptimalkan serapan ayam lokal, data peternak dari sentra produksi tengah disiapkan agar dapat dihubungkan langsung dengan SPPG terdekat guna menciptakan alur distribusi yang lebih efisien.
Langkah business matching akan segera dilakukan sebagai upaya mempertemukan peternak unggas dengan titik konsumsi potensial, serta mendorong terbentuknya pasar baru berbasis kebutuhan pangan nasional.
"Secara paralel kami siapkan data peternak di sentra-sentra produksi yang ada, agar dapat di link kan dengan SPPG di daerah tersebut," kata Ketut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika