REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat ekonomi dan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyambut baik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dirilis PT PLN (Persero) pada 26 Mei 2025. Ia menilai rencana ini bukan hanya strategi ketenagalistrikan, tetapi juga peta jalan menuju pemerataan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
"Dengan proyeksi investasi mencapai Rp2.967,4 triliun untuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, serta program listrik desa, kebijakan ini akan menjadi katalis penting bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/6).
Ia melanjutkan, RUPTL ini akan menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia.
Abdul Rahman menekankan bahwa hampir semua sektor yang menjadi pusat produksi dan aktivitas ekonomi seperti industri, pertanian modern, pariwisata, hingga kini digital ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi listrik.
"Tanpa listrik yang stabil dan merata, potensi ekonomi di berbagai daerah sulit berkembang secara optimal," tambah mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin ini.
Ia juga menyoroti bahwa implementasi rencana ini diperkirakan akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung, mulai dari konstruksi hingga pengelolaan energi.
“Ini adalah dampak lanjutan yang sangat positif. Selain memperluas akses energi, RUPTL juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Artinya, bukan hanya listrik yang tersebar, tetapi juga penghasilan dan kesempatan kerja yang ikut tersebar ke seluruh pelosok negeri,” jelasnya.
Abdul Rahman turut menggarisbawahi dimensi keadilan sosial dalam kebijakan energi. Ia mengapresiasi sikap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang secara terbuka menyampaikan bahwa masa kecilnya yang tanpa listrik menjadi alasan kuat untuk memperjuangkan akses energi bagi seluruh rakyat.
“Pernyataan Pak Menteri ESDM itu bukan hanya testimoni pribadi, tapi sekaligus pengingat bahwa ketimpangan akses energi bisa menciptakan ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan, dan mobilitas ekonomi. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi lagi,” katanya.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan RUPTL dilakukan secara terencana dan transparan, serta memberi ruang bagi energi terbarukan agar pembangunan energi nasional tidak hanya andal tetapi juga berkelanjutan.
“Transisi energi dan keadilan energi harus berjalan beriringan. Listrik yang hadir ke pelosok bukan hanya menyalakan lampu, tetapi juga menyalakan harapan dan produktivitas rakyat,” tutup Abdul Rahman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika