REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan potensi cuaca ekstrem di laut dapat meningkat memasuki masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan intensitas tinggi dinilai dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.
"Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi," tegas Dudy saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Ahad (7/12/2025).
Berdasarkan survei potensi pergerakan orang pada masa Nataru, sebanyak 2,62 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut. Dudy menekankan pentingnya komitmen untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman.
"Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," ungkap Dudy.
Ia kembali menyinggung insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi penegasan pentingnya keselamatan sebagai prinsip utama.
Pada rapat tersebut, Dudy meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, serta merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan sejumlah instruksi, di antaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) harus diperketat dan menyeluruh, pengawasan kelebihan muatan diperkuat, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkan, serta koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait dilakukan secara real-time.
“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuhnya.
Dudy mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang telah menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan terus mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman.
Melalui MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut membangun layanan cepat, terpadu, dan lintas direktorat, seperti persetujuan kerja keruk kepelabuhanan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), serta pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Ia menegaskan digitalisasi bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan dipercaya. “Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah,” katanya.
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting. Tugas dan fungsi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut. Menurut Dudy, transisi ini bukan sekadar penyesuaian administrasi, tetapi penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional dari sisi matra laut.
“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” ujar Dudy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika