REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dinilai perlu menurunkan biaya logistik di Indonesia, terutama pada sektor logistik darat. Ini sebagai salah satu upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Tenggara Strategics yang dirilis pada Jumat (22/11/2024), meskipun pemerintah telah berhasil menurunkan biaya logistik dari 23,08 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2018 menjadi 14,1 persen pada 2023, angka ini hanya mencerminkan biaya logistik domestik.
“Ketika memasukkan biaya logistik ekspor, yang berkontribusi sebesar 8,98 persen terhadap PDB, total biaya logistik Indonesia masih berada di angka 23,08 persen,” kata peneliti senior Tenggara Strategics Eva Novi Karina dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), pada 2022, biaya logistik domestik Indonesia mencapai 14,1 persen dari PDB, sedangkan biaya logistik ekspor berada di angka 8,98 persen dari PDB.
Dari total 14,1 persen tersebut, biaya logistik darat menyumbang sekitar 50 persen dari total biaya logistik domestik atau setara dengan 7 persen dari PDB. Urgensi penurunan biaya logistik didorong oleh fakta bahwa tingginya biaya tersebut menjadi beban signifikan bagi sektor bisnis.
Kenaikan biaya logistik secara langsung berkorelasi dengan peningkatan biaya bahan baku, produksi, dan transportasi, yang pada gilirannya mendorong kenaikan Indeks Harga Produsen (IHP). Kondisi ini berdampak pada harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.
Adapun perhitungan biaya logistik domestik yang ditetapkan Kementerian PPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan, serta biaya administrasi. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan lain dari sektor logistik di Indonesia, yakni kurangnya konektivitas antara berbagai moda transportasi.
Konektivitas antara transportasi darat, laut, dan udara masih terfragmentasi, menyebabkan inefisiensi dalam proses distribusi barang. Padahal, integrasi antara moda transportasi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang dengan transisi yang mulus dari satu moda ke moda lainnya, sehingga mempercepat distribusi dan menekan biaya.
Dalam upaya menurunkan biaya logistik yang tinggi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional di sektor transportasi dan logistik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pemberian insentif pajak terhadap sektor jasa, reformasi ekosistem logistik melalui teknologi digital, serta pembangunan infrastruktur jalan tol yang mendukung pergerakan barang secara cepat dan efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika