Kamis 17 Oct 2024 09:41 WIB

Gubernur BI Tegaskan Komitmen Bank Sentral untuk Koordinasi dengan Pemerintahan Baru

Koordinasi juga dilakukan untuk mendorong reformasi struktural.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Hafil
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengenakan kacamatanya saat akan memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6 persen untuk mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengenakan kacamatanya saat akan memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6 persen untuk mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA  – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Perry menjelaskan bahwa meskipun Bank Indonesia bersifat independen, fokus utama tetap pada penguatan kolaborasi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk selalu berkoordinasi erat dengan Pemerintah. Koordinasi ini penting dalam kebijakan moneter dan fiskal untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kewenangan masing-masing," ungkap Perry dalam konferensi pers RDG di Kompleks BI, Rabu (16/10/2024).

Baca Juga

Dia merinci beberapa aspek koordinasi yang dilakukan, antara lain, pertama, kerjasama dalam kebijakan moneter dan fiskal yang mencakup penyusunan makro ekonomi dan APBN, serta rencana pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kedua, Bank Indonesia akan memberikan likuiditas kepada sektor-sektor prioritas, seperti perumahan, sementara pemerintah memberikan insentif fiskal.

Selanjutnya, Perry menjelaskan pentingnya koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kesehatan sistem keuangan, serta upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ia juga menyoroti pentingnya mendorong digitalisasi, termasuk elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah dan penyaluran bantuan sosial secara digital.

Terakhir, Perry menekankan, koordinasi juga dilakukan untuk mendorong reformasi struktural di sektor-sektor seperti pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.  Ia meyakini, melalui koordinasi yang baik, maka dapat mengatasi tantangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai inisiatif ini akan disampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman akan kebijakan yang diambil. Dengan komitmen yang kuat untuk berkolaborasi, Bank Indonesia berupaya menciptakan fondasi yang solid bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di bawah pemerintahan baru.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement