REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya biaya logistik Indonesia menjadi perhatian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Direktur Operasi dan Digital Services PT Pos Indonesia Hariadi mengatakan Erick meminta BUMN-BUMN yang bergerak atau memiliki anak atau cucu usaha di bidang logistik untuk bersinergi.
"Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) meminta ada sinergi BUMN klaster logistik. Pos Indonesia diberikan amanah sebagai ketua PMO," ujar Hariadi dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk "Smart Supply Chain, Digitalisasi Sistem Logistik Indonesia" di Sarinah, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Hariadi mengatakan Pos Indonesia merupakan satu-satunya BUMN yang memiliki core business di sektor logistik. Kendati demikian, lanjut Hariadi, banyak anak atau cucu usaha BUMN lain yang bergerak di bidang logistik.
"Tujuannya untuk mulai membangun sinergi dan integrasi BUMN klaster logistik. Ada 37 perusahaan logistik di anak hingga cucu usaha BUMN," ucap Hariadi.
Hariadi mengatakan pemerintah telah merilis data biaya logistik Indonesia sebesar 14,3 persen atau turun dari sebelumnya yang mencapai 24 persen. Meski begitu, Hariadi menyebut angka ini masih relatif tinggi dibandingkan negara lain.
"Itu adalah fakta yang membuat upaya membuat biaya logistik Indonesia menjadi lebih kompetitif ini harus ekstra keras," lanjut Hariadi.
Hariadi berharap sinergitas BUMN sektor logistik dapat membantu pemerintah menurunkan biaya logistik. Hariadi menyampaikan upaya ini memerlukan dukungan banyak pihak, baik dalam regulasi kebijakan hingga dukungan infrastruktur.
"Tantangan logistik Indonesia tidak bisa diserahkan ke operator tapi juga dukungan banyak pihak, baik regulasi pemerintah maupun infrastruktur," sambung Hariadi.
Group Head Transformasi Koroporasi Manajemen Program PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Mona Yudika mengatakan Pelindo pasca merger aktif untuk memangkas port stay atau bongkar muat di pelabuhan melalui sistem digital. Mona menyampaikan bongkar muat memiliki andil besar dalam efektivitas proses layanan di pelabuhan.
"Dengan bongkar muat yang lebih cepat ini akan memberikan pengematan dalam biaya biaya operasional hingga BBM," ujar Mona.
Mona menyampaikan waktu bongkar muat yang cepat juga akan memberikan keuntungan bagi para perusahaan dan juga menciptakan efek domino bagi ekosistem maritim.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengapresiasi penerapan sistem digital Pos Indonesia dan Pelindo dalam sektor logistik. Namun, Piter menilai upaya penurunan biaya logistik tak bisa hanya bertumpu pada BUMN.
"Kata kuncinya sangat bergantung kepada kebijakan regulasi dan infrastruktur," ujar Piter.
Piter menyampaikan Indonesia memiliki kondisi geografis yang besar dan menjadi tantangan dalam sektor logistik. Oleh karena itu, Piter berharap kerja pembangunan infrastruktur selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat terus berlanjut di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita berharap pemerintahan baru ini juga akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi agar konektivitas kita benar-benar terhubung dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi persoalan-persoalan logistik," sambung Piter.
Piter menyampaikan biaya logistik Indonesia saat ini sekitar 14,3 persen atau terpaut tipis dengan Malaysia yang sebesar 13 persen. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur memadai, Piter meyakini biaya logistik dapat ditekan menjadi lebih rendah ke depan.
"Sehingga apa yang sudah dilakukan Pos Indonesia dan Pelindo melalui reformasi dengan sistem digital itu bisa lebih termanfaatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kita," kata Piter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika