Rabu 21 Aug 2024 18:18 WIB

Sri Mulyani beri sinyal Tommy bakal lanjutkan amanat di Kemenkeu

Tommy dilantik untuk mempermudah koordinasi penyusunan RAPBN 2025.

Wamen Investasi, Yuliot (kiri), Wamenkeu 2, thomas Djiwandono (tengah), Wamenntan, Sudaryono (kanan).
Foto: Setpres
Wamen Investasi, Yuliot (kiri), Wamenkeu 2, thomas Djiwandono (tengah), Wamenntan, Sudaryono (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy bakal melanjutkan amanat jabatan di Kementerian Keuangan pada pemerintahan berikutnya.

“Titip Wakil Menteri saya (sambil menyikut ke arah Tommy). Ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan penutup untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023. Ia mengapresiasi dukungan Komisi XI ke Kementerian Keuangan dalam menjaga keuangan negara. Dia berharap APBN 2023 dapat ditutup dan diterima dengan baik.

“Kami akan menjaga tahun anggaran 2024 yang masih berjalan, dan tentu untuk terus membangun sebuah sistem yang bisa terus dijaga bagi pemerintahan baru yang akan segera memulai pada dua bulan ke depan,” tambah dia.

Diketahui, Thomas atau Tommy dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan II pada bulan lalu. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bertugas untuk mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, terutama dalam kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tommy sebelumnya merupakan anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Adapun program MBG sendiri menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada RAPBN 2025, setara 0,29 persen terhadap PDB. Dalam upaya implementasi program itu, Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang bergerak di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan instansinya dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto yang ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement