REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk patuh pada ketentuan undang-undang mengenai batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025), mengatakan kebijakan fiskal bukan keputusan individu, melainkan hasil keputusan bersama pemerintah.

“Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, tapi keputusan pemerintah secara keseluruhan,” katanya menjawab keingintahuan pelaku pasar atas komitmen itu.

Batas defisit anggaran Indonesia sebesar 3 persen dari PDB ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tujuan menjaga disiplin fiskal, mengendalikan risiko utang, serta memastikan stabilitas makroekonomi.

Terkait rasio utang terhadap PDB yang kini berada di kisaran 40 persen, Purbaya menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Dengan begitu, kata Purbaya, meski utang berada di level saat ini, rasio utang terhadap PDB dapat cenderung menurun secara alami.

“Kuncinya optimalkan dana dan program yang ada agar pertumbuhan bisa lebih cepat, sehingga debt to GDP stabil, tetapi kemakmuran masyarakat meningkat signifikan,” katanya.

Purbaya juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan membuat kebijakan yang justru memperketat likuiditas perbankan.

“Saya sudah bicara dengan Deputi Senior BI dengan izin Presiden, kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan agar likuiditas meningkat signifikan ke depan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika