REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) mulai Rabu (3/1/2024). Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN.
"Sejumlah langkah ini yang akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi," ujar Erick saat meresmikan penggunaan mobil listrik di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Erick menyampaikan, langkah mengadopsi kendaraan listrik seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN adalah yang pertama. Erick mengatakan, adopsi mobil listrik ini tidak hanya di tingkat kementerian. Komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di direksi BUMN.
"Terobosannya adalah seluruh EV-nya tidak membeli, melainkan sewa," ucap Erick.
Erick menyampaikan, penggunaan mobil listrik sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Erick mengatakan, penggunaan mobil listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen.
Kampanye penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, menurut Erick, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT. Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN)," sambung Erick.
Erick menyampaikan pemerintah membangun solar panel di IKN berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.
Kemudian, lanjut Erick, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," ucap Erick.
Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
