REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seiring dengan mendekatnya pemilihan umum (pemilu), Head of Research Colliers, Ferry Salanto mengatakan, hal ini menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis. Ferry menilai, kondisi selama tahun politik berpengaruh terhadap investor properti.
"Hanya dalam hitungan beberapa bulan ke depan hingga perayaan demokrasi Indonesia menuju kepemimpinan baru, para investor dan pembeli properti cenderung untuk menunda keputusan bisnis," kata Ferry dalam pernyataan tertulisnya, Senin (27/11/2023).
Dia menuturkan, kondisi tersebut disebabkan terutama dengan meluasnya berita yang menimbulkan perdebatan di antara partai politik, rencana kebijakan, dan komitmen ke depan dari masing-masing calon presiden. Selain itu, kekhawatiran atas ketidakpastian menjelang pemilihan juga dapat berdampak terhadap pasar properti.
Meskipun begitu, Ferry menegaskan, pemilihan tidak menentukan nasib kondisi pasar akan tetapi pemilihan ini mempengaruhi sentimen secara keseluruhan. "Setelah pemilihan, diharapkan pembeli properti akan melanjutkan aktivitas dan menghidupkan kembali pasar," ucap Ferry.
Seperti salah satunya di sektor properti perkantoran. Ferry mengungkapkan secara umum kekhawatiran terhadap potensi ketidakstabilan politik, tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor perkantoran. Di kalangan pemilik atau pengembang properti perkantoran, Ferry menyebut kekhawatiran terbesar adalah hasil dari pemilu akan berpengaruh pada perubahan regulasi atau tidak.
Terutama perubahan regulasi terkait dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. "Pada umumnya pelaku bisnis cenderung untuk mengambil pendekatan wait and see atau memastikan proyek pembangunan berjalan lancar, dan segera membuat keputusan saat sudah ada kepastian dari hasil pemilihan umum," tutur Ferry.