Ahad 14 May 2023 18:12 WIB

Menkop: Pemerintah akan Perbanyak SPBU Nelayan

SPBUN dihadirkan melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ahmad Fikri Noor
Sejumlah pedagang ikan mengikuti proses lelang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (15/4/2023). Pemerintah tengah fokus meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Salah satunya dengan menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia.
Foto: Antara/Ampelsa
Sejumlah pedagang ikan mengikuti proses lelang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (15/4/2023). Pemerintah tengah fokus meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Salah satunya dengan menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah fokus meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Salah satunya dengan menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian BUMN serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah bekerja sama guna menghadirkan SPBUN melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini, kata dia, bertujuan memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

"Kami melihat pentingnya kita membangun jaringan SPBU mini untuk nelayan. Kami menyadari 60 persen biaya produksi nelayan habis hanya untuk membeli bahan bakar," kata Teten dalam keterangan resmi, Ahad (14/5/2023).

Baca Juga

Selama ini, kata dia, nelayan membeli BBM di pasar eceran yang mahal. Harganya antara Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu. "Maka persoalan ini harus segera diselesaikan," tuturnya dalam Peresmian SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera sekaligus Mukernas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Lhoknga, Aceh.

Ia menyebutkan, ada 11 ribu desa nelayan, tapi baru ada 338 SPBU. Dengan begitu, pemerintah akan membangun secara bertahap SPBU mini. Tujuannya supaya pasokan BBM dekat dengan desa nelayan.

 

Lebih lanjut, Teten menambahkan saat ini sudah ada tujuh SPBUN yang hadir melalui program Solusi yakni di Lhoknga, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur. Dirinya memastikan pemerintah akan memperbanyak SPBUN melalui program Solusi di Indonesia.

"Tahun ini ada tujuh piloting dan bahkan Presiden (Joko Widodo) meminta diperbanyak menjadi 250. Insya Allah kita akan kejar target itu," tegas dia.

Menurut Teten, sektor kelautan Indonesia sebenarnya memiliki potensi keunggulan dengan keragaman sumber daya laut yang besar. Hanya saja pengembangannya saat ini belum dilakukan secara optimal.

"Saya selalu menyebut contohnya Norwegia yang menjadikan budi daya salmon sebagai sumber pendapatan utama negaranya. Sementara kita punya beragam komoditas potensial seperti tuna, kerapu, udang, dan banyak lainnya, kalau itu bisa dikelola dengan baik, kita bisa menjadikan sumber daya ekonomi kelautan sebagai keunggulan domestik," ujar Teten.

Maka, dia berharap Koperasi Tunas Usaha Sejahtera tidak hanya mengelola solar bagi para nelayan. Melainkan juga mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya.

"Koperasi nelayan jangan hanya menyalurkan solar tapi juga bisa mengelola bisnis turunan hasil dari para nelayan," jelas dia.

Pada tempat sama, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menambahkan harapan besarnya agar upaya pemerintah untuk memperbanyak SPBU bagi nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Dalam acara tersebut  hadir 37 dewan pengurus pusat dan dewan pengurus wilayah KNTI.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement