REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional atau National Food Agency(NFA) akan melakukan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah/beras sebagai salah satu langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.
"Dalam beberapa hari ini,NFA akan mengundang kementerian dan lembaga terkait serta seluruh stakeholder perberasan nasional untuk menghitung bersama-sama HPP terbaru," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Kamis.
Arief menuturkan lonjakan permintaan dan konsumsi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, sehingga rentan mempengaruhi upaya pengendalian inflasi.
Mengantisipasi kondisi tersebut,NFA menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan menjelang HBKN, salah satunya pengendalian harga beras.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menjadi komoditas pangan yang memberikan andil terhadap inflasi Februari 2023.
Beras juga menjadi kunci untuk menjaga inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, NFA menaruh perhatian khusus pada pengendalian harga beras.
"Kita terus lakukan langkah mitigasi dan pengendalian harga beras, di antaranya melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen yang masih berjalan. Sampai dengan 1 Maret, Bulog telah menyalurkan sekitar 413 ribu ton beras untuk kegiatan SPHP,"tuturnya.
Selain melakukan penyesuaian HPP, NFA juga telah menyiapkan sejumlah langka-langkah untuk memastikan penyerapan gabah/beras oleh Bulog berjalan optimal pada panen raya Maret-April ini.
Persiapan tersebut dengan menetapkan harga batas atas pembelian gabah/beras, membahas harga eceran tertinggi (HET) beras, serta meningkatkan kolaborasi Bulog dengan pelaku usaha penggilingan.
"Ini harus betul-betul dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perberasan nasional, serta memastikan Bulog bisa melakukan penyerapan guna mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai target, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan harga," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika