Kamis 23 Feb 2023 18:37 WIB

Perry Dicalonkan Jadi Gubernur BI, Jokowi: Kita Butuh Jam Terbang

Presiden Jokowi telah mengajukan nama calon gubernur BI ke DPR.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Tangkapan layar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan kenaikan suku bunga. Presiden Jokowi kembali mencalonkan Perry Warjiyo untuk menjadi gubernur BI.
Foto: Dok. Republika
Tangkapan layar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan kenaikan suku bunga. Presiden Jokowi kembali mencalonkan Perry Warjiyo untuk menjadi gubernur BI.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan nama calon gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke DPR pada Rabu (22/2) untuk masa jabatan keduanya. Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan segera berakhir pada Mei 2023.

"Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR, Bapak Perry Warjiyo," ujar Jokowi usai meninjau Menara Pandang di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga

Ia menjelaskan, dipilihnya kembali Perry Warjiyo memimpin Bank Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya yakni situasi kegentingan global yang tengah terjadi saat ini. Jokowi ingin menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi serta berpengalaman dalam menghadapi kegentingan global.

"Dalam situasi kegentingan global seperti ini kita tidak ingin mengambil risiko fiskal moneter itu menjadi sangat-sangat penting dan kita harus menempatkan orang-orang memiliki jam terbang yang tinggi memiliki pengalaman yang tinggi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan, Presiden Joko Widodo mengusulkan kembali Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.

"Kami perlu mengamankan kebijakan Presiden ini, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Siapa pun yang akan menjadi gubernur BI ke depan, ia mengatakan, sosok tersebut harus sudah membangun ikatan kuat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement