REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini masih belum berkualitas. Pasalnya, pertumbuhan yang dicapai belum mampu memberikan lapangan kerja yang besar untuk masyarakat.
"Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya tidak," kata Hariyadi dalam Dialog dan Launching Apindo Business and Industry Learning Center (Abilec) di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Hariyadi menjelaskan, meski pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik dengan aliran investasi yang terus meningkat, nyatanya belum bisa memberikan lapangan pekerjaan secara luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2022 mencapai 5,31 persen atau telah kembali ke level prapandemi. Perekonomian Indonesia sempat mengalami kontraksi pada 2020 lalu hingga minus 2,07 persen dan mulai mengalami perbaikan pada 2021 dengan kembali positif ke angka 3,7 persen.
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi selama 2022 tembus Rp 1.207,2 atau naik 34 persen dari tahun 2021 sekaligus yang terbesar sepanjang sejarah.
"Tapi (dari investasi itu) penyerapan lapangan pekerjaan hanya 1,3 juta orang, berarti setiap Rp 1 triliun cuma hasilkan 1.081 pekerjaan dibandingkan tahun 2013 waktu investasi masih Rp 398 triliun bisa ciptakan 1,8 juta pekerja atau setiap Rp 1 triliun hampir 4.600 pekerja," papar Hariyadi.
Hariyadi menuturkan, itu sekaligus mencerminkan kondisi capital intensive industri atau kondisi di mana produksi memerlukan biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Oleh karena itu, ia menilai arah kebijakan sektor industri ke depan harus terus dibenahi.
Itu juga menjadi alasan Apindo mendirikan Abilec lewat kerja sama dengan Institut Ibima. Abilec diharapkan menjadi agregator bisnis sekaligus menjadi lembaga kajian strategis yang bisa menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk kepentingan jangka panjang industri domestik. Hariyadi pun menegaskan, arah kebijakan ke depan harus berdasarkan sains, bukan sekadar politik yang bisa membawa dampak buruk bagi iklim usaha.
"Di kita, keputusannya bukan scientific base tapi lebih ke political base sehingga tidak objektif. Sementara kita capek-capek bayar pajak lalu dipakai political base decision, scientific tidak ada," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika