REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 sebesar 31,7 persen menjadi Rp 210,4 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp 159,7 triliun, untuk mendukung target swasembada nasional. Pertumbuhan itu tercatat relatif tinggi dibandingkan tren beberapa tahun sebelumnya, seiring komitmen memperkuat kemandirian pangan.
“Tahun 2026 kita ingin tetap mempertahankan untuk dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, di Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Arah anggaran ketahanan pangan 2026 disusun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan aspek konsumsi.
Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp 27,8 triliun ditujukan untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog yang menargetkan penyediaan 3 juta ton.
Pada pilar peningkatan produksi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 162,4 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, serta sejumlah program pendukung peningkatan kapasitas produksi lainnya.
Sementara itu, penguatan konsumsi memperoleh alokasi sekitar Rp 6,2 triliun yang diarahkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Gerakan Pangan Murah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika