REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ahli ekonomi dan pengamat dunia masih memprediksi 2023 merupakan tahun yang cukup sulit bagi kehidupan ekonomi, dengan perang yang mengakibatkan inflasi harga tinggi. Lantas dengan kondisi krisis global dan inflasi tinggi, masih bisakah masyarakat penghasilan rendah di Indonesia mengambil pembiayaan untuk rumah layak huni.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meyakinkan bagi generasi muda milenial bisa memiliki rumah di 2023. SMF yakin walaupun 2023 diprediksi krisis global masih terjadi, namun itu justru momen untuk mendapatkan rumah lewat pembiayaan perumahan.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembiayaan perumahan murah melalui berbagai skema baik itu berupa kebijakan maupun skema kredit bersubsidi atau Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) melalui APBN.
"APBN selama ini telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya yaitu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau," kata Ananta.
Dimana, KPR FLPP atau KPR Subsidi merupakan program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi MBR yang memiliki skema memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. Ananta memaparkan, sejak 2010 hingga September 2022, 1,1juta unit rumah telah dimiliki MBR melalui program FLPP. Dan mereka yang mendapatkan FLPP ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan nilai disalurkan mencapai Rp104,8 triliun.
"Pada tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 30 triliun untuk program ini. Sampai dengan September 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 77 persen dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.
Dana sebesar Rp 30 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp 19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 2 triliun. "Adapun sisa dananya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF," ujar Ananta.
Ananta memaparkan, SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan dalam program ini berperan penting sebagai fiscal tools. Terutama meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Dengan begitu, Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.
"Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank-bank Penyalur," katanya.
Dalam menjalankan program tersebut SMF juga menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang. Sehingga memiliki daya ungkit (leverage) untuk disalurkan kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Sejak Agustus tahun 2018 hingga September 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp 12,55 triliun. Itu merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Ini dikhususkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Pemenuhan Kebutuhan KPR FLPP bagi masyarakat pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 200.000 unit rumah, mencapai 126,98 persen dari tahun 2021 yaitu 157.500 unit. Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidak pastian kondisi ekonomi saat ini.
Ananta Menegaskan SMF berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mendukung pemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Ananta berharap semoga kontribusi SMF dapat mendukung masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan akses ke perumahan yang layak.
“SMF akan terus berperan serta membantu Pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
