REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan realisasi penyaluran program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 190.335 unit per 5 Agustus 2025.
Jumlah itu terdiri dari 40.967 unit yang masih dalam proses pembangunan dan akad jual-beli serta 149.368 unit yang kreditnya telah aktif berjalan.
“Jadi, totalnya sudah 190.335 unit per hari ini,” kata Ara dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dengan realisasi itu, Ara optimistis target penyaluran KPR subsidi sebanyak 350 ribu unit, yang meningkat dari target sebelumnya 220 ribu unit, dapat tercapai.
Di sisi lain, Ara menyampaikan pihaknya telah memulai penyerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan terserap sebanyak 45 ribu rumah.
“Sudah mulai penyerapannya, bulan ini segera jalan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.
Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program BSPS yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika